57 PERBEDAAN PERPRES 54 TAHUN 2010 DENGAN PERPRES 70 TAHUN 2012

Info Penting

Update Aplikasi GPP Satker versi 14 Mei 2013 telah tersedia, silahkan hubungi CSO KPPN Jambi atau klik di sini
Update Aplikasi SPM 13.0.4 telah tersedia, silahkan hubungi CSO KPPN Jambi atau klik di sini

Written by administrator

Monday, 13 August 2012 15:20

Corner of Inspirations (Sesion 15)

Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP. Sebelumnya tercatat Perubahan Pertama atas Perpres 54 Tahun 2010 telah dilakukan tahun lalu dengan diterbitkannya Perpres No. 35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu.Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan. Perpres 70/2012 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 1 Agustus 2012. Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Demikian pula dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak. Berikut ini ada sekitar 57 perbedaan antara Perpres nomor 54 tahun 2010 dengan Perpres nomor 70 Tahun 2012, yaitu :

1. Tatacara Pengadaan

Pepres 54 : Tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen yaitu Lampiran tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dan standar dokumen pengadaan (Standard Bidding Document/SBD).

Perpres 70 : Ditambahkan lampiran IV-c yaitu pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi internasional.

2. Perencanaan Pengadaan

Perpres 54 : lingkup perencanaan PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan,PPK membuat rencana (teknis) pengadaan, dan ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.

Perpres 70 : Mengumumkan RUP barang/jasa pada masing K/L/I secara terbuka kepada masyrakat setelah rencana kerja dan anggaran K/L/I disetujui DPR yntuk pengadaan bersumber dari APBN sedangkan untuk pengadaan yang bersumber APBD diumumkan setelah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dibahas dan disetujui oleh pemda dan DPRD, PA pada K/L/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran, dan pengangkatan dan pemebrhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran

3. Pelelangan/Seleksi sebelum tahun anggaran

Perpres 54 : Proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.

Perpres 70 : Pokja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pengadaan, Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan, dan dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA kurang dari nilai pengadaan yang diadakan maka proses pemilihan dibatalkan dan kepada penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi.

4. Perangkat organisasi ULP

Perpres 54 : Perangkat organisasi ULP terdiri atas Kepala, Sekretariat, Staf Pendukung dan Kelompok Kerja (Pokja).

Perpres 70 : Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan.

5. Penetapan pemenang/penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah

Perpres 54 : PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah menetapkan Paket pengadaan barang/kontruksi/jasa lainnya diatas 100 Milyar dan Jasa Konsultansi diatas 10 milyar.

Pepres 70 : Penetapan pemenang/penyedia oleh PA pada K/L/D/I.

6. Tupoksi PPK

Perpres 54 : Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan, tidak menetapkan pemenang, menandatangai kontrak, dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan.

Perpres 70 : Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/SPK/ surat perjanjian.

7. Persyaratan PPK

Perpres 54 : tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Perpres 70 : tidak menjabat sebagai PP SPM dan Bendahara kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemda.

8. Persyaratan manajerial PPK

Perpres 54 : Pendidikan minimal S1 dan tidak ada persyaratan DP3.

Perpres 70 : Persyaratan minimal S1 dapat diganti dengan paling kurang gol.IIIa atau disetarakan dengan gol.IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas.

9. Kewajiban bersertifikat

Perpres 54 : PPK K/L/D/I bersertifikat sejak perpres ini berlaku, PPK pada K/L/D/I yang ditugaskan di UPT Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012 dan PPK pada Pemerintah Prov/Kota/Kab paling lambat 1 Januari 2012.

Perpres 70 : Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

10. Fungsi ULP

Perpres 54 : Pengadaan barang/Kontruksi/ jasa lainnya > Rp 100 jt, Pengadaan jasa Konsultansi >Rp 50 jt

Perpres 70 : Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya > Rp 200 jt

11. Persyaratan Kepala ULP, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan

Perpres 54 : Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat pengadaan, memiliki sertifikat, dan dilarang duduk sebagai pengelola keuangan.

Perpres 70 : Persyaratan tidak mempunyai hubungan keluarga dihapus, persyaratan sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP, K/L/D/I yang memilki keterbatasn PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS, dan dilarang duduk sebagai PPSPM dan Bendahara.

12. Pokja ULP

Perpres 54 : Berjumlah gasal min 3 orang dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan dapat dibantu aanwijzer.

Perpres 70 : Pengadaan barang/jasa bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari pegawai negeri atau swasta.

13. Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP

Perpres 54 : belum diatur

Perpres 70 : memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP, menyusun program kerja dan anggaran ULP, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi, melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP, menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing pokja ULP,mengusulkan pemberhentian anggota pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA apabila terbukti melakukan pelanggaran/KKN, menetapkan sekretariat dan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.

14. Pejabat pengadaan

Perpres 54 : melaksanakan pengadaan langsung, pengadaan barang/kontruksi/jasa lainnya < Rp 100 jt, Pengadaan jasa konsultansi < Rp 50 jt

Perpres 70 : Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya < Rp 200 jt.

15. Pengecualian status sebagai pegawai negeri

Perpres 54 : belum diatur

Perpres 70 : Lembaga pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai negeri, kepala ULP/anggota pokja ULP dapat berasal dari pegawai tetap bukan pegawai negeri, Kelompok Masyarakatpelaksana swakelola, kepala ULP/anggota Pokja ULP dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

16. Persyaratan Panitia/Pejabat penerima Hasil Pekerjaan

Perpres 54 : Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Perpres 70 : Tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara

17. Dukungan Keuangan dari bank

Perpres 54 : minimal 10% dari nilai paket untuk pekerjaan konstruksi

Perpres 70 : Untuk semua jenis pemilihan langsung/pelelangan pekerjaan konstruksi.

18. Pengeculian persyratan kualifikasi untuk penyedia asing

Perpres 54 : belum diatur.

Perpres 70 :Pengecualian antara lain pengalaman,Perjanjian KSO, KD, dan dukungan keuangan.

19. Ketentuan umum Rencana Umum Pengadaan

Perpres 54 : Disusun oleh PA, meliputi kegiatan dan anggaran yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan dibiayai dengan co-financing.

Perpres 70 : menambahkan ketentuan : PA menyampaikan kebijakan umum penetapan penggunaan produk dalam negeri dalam RUP, RUP diumumkan kembali jika ada perubahan/penambahan, RUP pada Pemda diumumkan PA setelah RKT dibahas dan disetujui bersama.

20. Pekerjaan yang dapat diswakelolakan

Perpres 54 : Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Perpres 70 : penambahan kriteria pekerjaan swakelola :pekerjaan yang operasi dan pemeliharaanya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola K/L/D/I.

21. Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya

Perpres 54 : Pelelangan (umum/sederhana), Penunjukan langsung,Pengadaan langsung, Sayembara/kontes.

Perpres 70 : Untuk pengadaan barang ditambahkan pelelangan terbatas.

22. Pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung

Perpres 54 : Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang tidak kompleks dan bernilai < Rp 200 jt, Pasca kualifikasi, dan pengumuman min 3 hari.

Perpres 70 : Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai < Rp 5 milyar, Pengadaan jasa konsultansi tetap < Rp 200 jt, pengumuman min 4 hari

23. Pengadaan langsung

Perpres 54 : untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya < Rp 100 jt, kebutuhan operasional K/L/D/I, teknologi sederhana, risiko kecil, penyedia orang perorangan dan/atau badan usaha kecil.

Perpres 70 : untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya < Rp 200 jt

24. Penunjukan langsung

Perpres 54 : Keadaan tertentu (penanganan darurat dan barang/pekerjaan khusus), Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia tidak lagi masuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Perpres 70 : Ditambah kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ditambahkan pekerjaan pengadaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

25. Metode Pemasukan Dokumen Satu Sampul

Perpres 54 : Untuk pelaksanaan seleksi sederhana, metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah, untuk seleksi konsultan perorangan dengan evaluasi kualitas.

Perpres 70 : Ditambah Prakualifikasi pengadaan barang/konstruksi.

26. Metode Pemasukan Dokumen Dua Sampul

Perpres 54 : Tidak dapat lagi digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Perpres 70 : Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dimana penilaian teknis berpengaruh terhadap harga.

27. Metode Pemasukan Dokumen Dua Tahap

Perpres 54 : Tidak dapat digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi, tidak ada penyetaraan teknis.

Perpres 70 : Dapat dilakuakn penyetaraan teknis jika menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

28. Metode Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis

Perpres 54 : Hanya untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks.

Perpres 70 : Ditambah evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metode pasca kualifikasi jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pekerjaan kompleks.

29. Penggunaan Prakualifikasi

Perpres 54 : Jasa konsultasni (badan Usaha), Barang/konstruksi/jasa lainnya bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum, Barang/konstruksi/jasa lainnya yangmenggunakan metode penunjukan langsung kecuali untuk penanganan darurat.

Perpres 70 :Ditambahkan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang/jasa lainnya tanpa didahului dengan prakualifikasi sepanjang memenuhi prinsip-prinsippengadaan.

30. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN

Perpres 54 : Menteri keuangan untuk kegiatan diatas Rp 10 milyar, Menteri /Pimpinan Lembaga untuk kegiatan sampai dengan Rp 10 Milyar bagi kegiatan penanaman bibit/benih, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, amakanan narapidana di LP, pengandaan pita cukai, layanan pembuangan dan jasa cleaning service.

Perpres 70 : Menteri /Pimpinan Lembaga untuk kegiatan sampai dengan Rp 10 Milyar bagi kegiatan penanaman bibit/benih, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara/darat, makanan dan obat di rumah sakit, amakanan narapidana di LP, pengandaan pita cukai, layanan pembuangan dan jasa cleaning service, diluar pengadaan dimaksud harus disetujui oleh Menteri Keuangan, diselesaikan < 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

31. Kontrak Payung (framework agreement)

Perpres 54 : merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, untuk kebutuhan yang berulang, volume belum pasti, pembayaran sesuai pengukuran bersama PPK/satker dengan penyedia barang/jasa.

Perpres 70 : Kontrak harga satuan antara pejabat K/L/D/I dengan penyedia barang/jasa

32. Tanda bukti perjanjian

Perpres 54 : Bukti pembelian sampai dengan 5 jt, Kuitansi sampai dengan 10 jt, SPK untuk barang/kontruksi/jasa lainnya sampai dengan 100 jt dan jasa konsultansi sampay dengan 50 jt, dan surat perjanjian untuk barang/konstruksi/jasa lainnya diatas 100 jt dan jasa konsultansi diatas 50 jt.

Perpres 70 : Bukti pembelian untuk barang/jasa lainnya sampai dengan 10 jt, Kuitansi untuk barang/konstruksi/jasa lainnya sampai dengan 50 jt, SPK untuk barang/konstruksi/jasa lainnya sampai dengan 200 jt dan jasa konsultansi sampai dengan 50 jt, dan surat perjanjian untuk barang/konstruksi/jasa lainnya diatas 200 jt dan jasa konsultasi diatas 50 jt.

33. Perubahan kontrak

Perpres 54 : Dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

Perpres 70 : ditambahkan : ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan.

34. Pemutusan kontrak

Perpres 54 : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak antara lain bila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jsa > 5% dari nilai kontrak (50 hari kalender).

Perpres 70 : sebelum dilakukan pemutusan kontrak penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan meskipun melampaui tahun anggaran, apabila ini dilaksanakan maka penyedia dikenakan denda tapi tidak terkena sanksi Black List jika pekerjaan yang terlambat tersebut dapat diselesaikan.

35. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Perpres 54 : disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/jasa kecuali kontes/sayembara tidak perlu HPS, Diumumkan pada saat pengumuman lelalng ,menjadi batas atas penawaran untuk barang/konstruksi/jasa lainnya, disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, dasar penetapan besaran jaminan penawaran bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai total HPS, dan HPS bukan sebagai dasar menentukan besaran kerugian negara.

Perpres 70 : disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifiksi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

36. Sumber data HPS

Perpres 54 : Daftar biaya dari agen tunggal tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber data HPS.

Perpres 70 : Harga pasar setempat yaitu harga barang /jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

37. Persyaratan jaminan

Perpres 54 : jaminan harus dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu 14 hari dan bersifat unconditional.

Perpres 70 : PPK dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk pengadaan jasa lainnya dimana aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna barang.

38. Penyampaian jaminan pemeliharaan

Perpres 54 : Diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya setelah dilaksanakan pekerjaan dinyatakan selesai.

Perpres 70 : diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan pemeliharaan.

39. Jaminan sanggahan banding

Perpres 54 : 2 perseribu dari HPS maksimal 50 jt

Perpres 70 : satu persen (1%) dari HPS tanpa batasan maksimal.

40. Media pengumuman Pengadaan barang/jasa

Perpres 54 : website K/L/D/I, papan pengumuman resmi, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Perpres 70 : website K/L/D/I diubah menjadi website kementerian/lembaga/ pemda/institusi.

41. Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa

Perpres 54 : website K/L/D/I , papan pengumuman resmi.

Perpres 70 : Hasil lelang/seleksi diumumkan di website K/L/Pemda/Institusi dan Portal Pengadaan Nasional, dan hasil Penunjukan langsung di website K/L/Pemda/Institusi.

42. Unsur-unsur pengumuman hasil pemilihan penyedia

Perpres 54 : belum diatur

Perpres 70 : Terdiri dari nama paket dan nilai total HPS, Nama, NPWP, alamat, dan hasil Evaluasi Penawaran.

43. Pengumuman

Perpres 54 : ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah RKA disetujui dan DIPA/DPA disahkan.

Perpres 70 : Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat setelah penetapan APBD, RKA K/L/I disetujui DPR. Dalam DIPA /DPA tidak ditetapkan /alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan maka prosespemilihan dibatalkan.

44. Penetapan pemenang

Perpres 54 : dilakukan oleh Pejabat pengadaan/Pokja ULP terhadap 1 penyedia.

Perpres 70 : Pokja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan > 1 penyedia jika perlu

45. Sanggahan dan sanggahan banding

Perpres 54 : Sanggah ke panitia/ULP dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala daerah tembusan ke PPK, ULP, APIP, dan LKPP, dan sanggah banding menghentikan proses pengadaan.

Perpres 70 : hanya peserta yang memasukkan penawaran yang dapat menyampaikan sanggahan, Pimpinan K/L/Pemda dapat menugaskan pejabat untuk menjawab sanggahan banding kepada pejabat Eselon I/II K/L/D/I, sekda ata PA (Pemda).

46. Masa sanggah dan sanggah banding

Perpres 54 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung masa sanggah kualifikasi 5 hari kerja (pra kualifikasi), Masa sanggah dan sanggah banding 5 hari kerja.

Perpres 70 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung masa sanggah dan sanggah banding 3 hari kerja.

47. Jawaban sanggah

Perpres 54 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung jawaban sanggah 5 hari kerja dan jawaban sanggah banding 15 hari kerja.

Perpres 70 : lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung jawaban sanggah 3 hari kerja dan jawaban sanggah banding 5 hari kerja untuk lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung sedangkan yang lainnya tetap 15 hari kerja.

48. Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak

Perpres 54 : yang terendah antara 20% dari nilai kontrak tahun pertama atau 15% dari total nilai kontrak.

Perpres 70 : untuk kontrak tahun jamak PPK dapat memilih diantara kedua opsi tersebut, penyedia harus segera menggunakan uang muka sesuai rencana yang ditetapkan PPK, untuk pekerjaan konsultansi sebesar 20% (kecil dan non kecil).

49. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Perpres 54 : TKDN + BMP > 40% wajib menggunakan Produksi Dalam negeri, TKDN+ BMP mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri pada kementerian Perindustrian.

Perpres 70 : Paling sedikit 1 produk dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dengan nilai TKDN > 25% dan paling sedikit 2 produk dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dengan nilai TKDN < 25%

50. Pemberlakuan Preferensi Harga

Perpres 54 : Untuk barang/jasa dalam negeri (biaya Rupiah Murni) bernilai diatas 5 Milyar.

Perpres 70 : diubah menjadi s.d 31 Desember 2013 untuk pengadaan yang bernilai > 5 milyar dan mulai 1 Januari 2014 untuk pengadaan bernilai > 1 milyar

51. Nilai paket pekerjaan untuk usaha kecil

Perpres 54 : sampai dengan nilai 2,5 milyar jika mampu untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya.

Perpres 70 : paket dimaksud ditetapkan oleh PA/KPA, untuk pengadaan jasa konsultansi dibidang konstruksi ditetapkan oleh Menteri PU bersama LKPP.

52. E-Procurement

Perpres 54 : E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan.

Perpres 70 : sudah diwajibkan saat ini.

53. E-Tendering

Perpres 54 : Mulai dari pengumuman pengadaan sampai pemenang dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elekstronik yang diselenggarakan LPSE.

Perpres 70 : Penyusunan jadwal pelaksanaan melalui e-proc berdasarkan hari kalender, batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.

54. E-Purchasing

Perpres 54 : Katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP menggunakan kontrak payung untuk efisiensi biaya dan waktu.

Perpres 70 : Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.

55. Daftar hitam

Perpres 54 : daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.

Perpres 70 : daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, Lembaga donor atau pemerintah negara lain.

56. Seleksi internasional

Perpres 54 : belum diatur.

Perpres 70 : dalam hal pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai < 20 M atau pengadaan jasa konsultansi bernilai < 10 M tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dalam negeri maka dilakuak melalui pelelangan internasional dan diumukan dalam web komunitas internasional, pengadaan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah dan negosiasi teknis dan biaya untuk penyedia jasa asing

57. Pemberlakuan Perpres

Perpres 70 : berlaku sejak diundangkan 1 agustus 2012 sedangkan pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan perpres 54/2010 dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada perpres 54/2010, perjanjian/kontrak yang ditandangani berdasarkan perpres 54/2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

Dengan perubahan ini, diharapkan percepatan penyerapan anggaran dapat terlaksana dan makin berkurangnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Saat ini LKPP juga tengah menyiapkan RUU Pengadaan barang/Jasa Publik dengan tujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan good governance, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Pesan Supriadi

Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi.

Disampaikan pada

saat Supriadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota Peta untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang

Pesan Abdul Muis

Jika orang lain bisa, saya juga bisa, mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang.

Disampaikan saat

menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi, ketika Abdul Muis melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volksraad dan wakil Serikat Islam.

Sumber :

1. http://www.lkpp.go.id

2. http://khalidmustafa.info

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010

4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012

5. http://tunas63.wordpress.com/2008/11/20/pesan-perjuangan-kata-mutiara-pahlawan-nasional/

Penulis : Benny Eko Supriyanto

(Penyuluh Perbendaharaan KPPN Jambi)

Last Updated on Tuesday, 14 August 2012 11:28

Agenda Kegiatan

Pengumuman Hasil Bimtek Pembukuan dan CALK :

Sehubungan dengan pelaksanaan Bimtek Pembukuan dan CALK pada tgl. 10 dan 11 April 2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Peringkat 1 s.d. 3 dapat mengambil piagam dan hadiah pada loket layanan rekonsiliasi KPPN Jambi;
Untuk menjaga kenyamanan seluruh peserta, maka untuk nilai di bawah 70 tidak ikut diumumkan;
Peserta yang namanya masuk dalam pengumuman dan telah mengumpulkan pas foto dapat mengambil hasil nilainya (surat keterangan) pada loket layanan rekonsiliasi KPPN Jambi.

daftar nilai dapat di unduh di sini

Peraturan

Prev Next Page:

PER-19/PB/2013

Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PER-18/PB/2013

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah International Bank for Reconstruction and Development Nomor TF012192 untuk National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015

SE-16/PB/2013

Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

PER-14/PB/2013

Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi

PER-13/PB/2013

Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Melalui Bank Operasional I

PER-12/PB/2013

Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013

KEP-632/KM.10/2012

Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi pada Lini Usaha Suretyship

PER-9/PB/2013

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Australian Agency for International Development (AusAID) Nomor 62031 (Water Hibah and Sanitation Hibah Phase 2 Program)

PER-10/PB/2013

Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah ADB Nomor 9132-INO Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) Assistance for Rice...

S-269/AG/2013

Pengesahan Revisi Anggaran Mahkamah Agung TA 2013

PER-7/PB/2013

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

S-1786/PB/2013

Penegasan Kembali Mengenai Akun Facebook Palsu Direktur Jenderal Perbendaharaan

S-9/PPA.2/2013

Permintaan Calon Peserta Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahun 2013

SE-6/PB/2013

Besaran Tunjangan Hakim Ad Hoc Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

PER-4/PB/2013

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IFAD Nomor I-880-ID, Trust Loan Nomor E-16-ID, dan Hibah IFAD Nomor I-C-1392-ID (Coastal Community Development Project-CCDP)

S-1247/PB/2013

Perpanjangan Batas Waktu pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentu Uang, Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, SPM-GUP Nihil/SP3B dan SP2D-GUP Nihil/SP2B BLU, revisi DIPA penyelesaian Pagu Minus Belanja...

SE-1/PB/2013

Penarikan Dana melalui Uang Persediaan atau SPM-LS

PER-1/PB/2013

Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja atas Setoran Pengembalian Belanja

PMK No.14/PMK.05/2013

Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

PER-3/PB/2013

Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

PER-53/PB/2012

Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Berjalan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

PER-52/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 20 (Dua Puluh) Kementerian Negara/Lembaga

PER-51/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 8188-ID (Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination-SMARTD)

PER-48/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF012193 (IDF Grant for Supporting Effective Implementation of BPK Strategic Plan 2011-2015 Project)

S-9833/PB/2012

Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012

PER-47/PB/2012

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012

PMK-190/PMK.05/2012

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PER-45/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 8043-ID Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)

PER-42/PB/2012

Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca Pada Bagan Akun Standar

S-9685/PB/2012

Pembayaran Tunjangan Kemahalan Hakim

SE-38/PB/2012

Besaran Gaji Pokok Hakim, Tunjangan Hakim, dan Tunjangan Kemahalan yang Berada di Bawah Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012

SE-36/PB/2012

Pengembalian Kelebihan Setoran/Pemotongan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

SE-34/PB/2012

Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

PER-27/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF 99200 (IDF Grant for Preparing Bappenas for the Future Strategic Management and Institutional Strengthening Project)

PER-40/PB/2012

Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana Valuta Asing

PER-38/PB/2012

Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada Satuan Kerja di...

PER-37/PB/2012

Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.

S-8437/PB/2012

Izin Pembayaran Langsung ke Rekening Penerima Bantuan Sosial.

PER-33/PB/2012

Perubahan PER-74/PB/2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) SP2D.

PMK No. 113/PMK.05/2012

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Perdirjen No. PER-22/PB/2012

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran terhadap Pihak-pihak Tertentu yang Melakukan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa dengan Pemerintah Secara Konsorsium

S-6079/PB.3/2012

Prosedur Pengajuan Izin Operasional Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi

Perdirjen No. PER-21/PB/2012

Perubahan Ketiga atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang

SE-19/PB/2012

Penggunaan Aplikasi Retur SP2D Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) SP2D

PMK Nomor 81/PMK.05/2012

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

PMK Nomor 89/PMK.05/2012

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

PP Nomor 57 Tahun2012

Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

S-4625/PB/2012

Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Negara/Lembaga

PMK Nomor 170/PMK.05/2010

Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja

PER-19/PB/2012

Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar

SE-16/PB/2012

Petunjuk Pembayaran Pengembalian Uang Tuntutan Ganti Kerugian yang Telah Disetorkan ke Kas Negara atas Ditemukannya Kembali Barang Milik Negara yang Hilang

Perdirjen No. PER-18/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Uni Eropa Nomor DCI ASIE/2008/020-069 untuk Trade Support Programme II

Perdirjen No PER-16/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi

Perdirjen Nomor PER-15/PB/2012

Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012

Perdirjen No. PER-14/PB/2012

Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF091511-IND (Global Partnership On Output Based Aid-Expanding Piped Water Supply To...

S-2928/PB/2012

Perpanjangan Revisi DIPA Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

Perdirjen No. PER-13/PB/2012

Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi pada Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya

Perdirjen No. PER-12/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Asian Development Bank Nomor 2768-INO Urban Sanitation And Rural Infrastructure Support To PNPM Mandiri Project

SE-14/PB/2012

Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai

PERDIRJEN Nomor PER-11/PB/2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang

Perdirjen No. PER-10/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF-098847-ID (Advisory And Analytical Activities To Support Public Procurement Reform)

SE-12/PB/2012

Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP No. 15, 16, dan 17 Tahun 2012

PP No. 15: Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil PP No. 16: Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun...

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012

Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya

S-1330/PB/2012

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker dengan KPPN untuk Periode Bulan Januari dan Februari 2012

PMK Nomor 12/PMK.05/2012

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri...

Perdirjen No. PER-4/PB/2012

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Australian Agency for International Development Nomor 60472 untuk Junior Secondary School Construction and Expansion through Australia's Education Partnership with indonesia

Perdirjen No. PER-6/PB/2012

Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit Number 4204-IND (Third Water Supply and Sanitation Forlow-Income Communities Project-Pamsimas)

Perdirjen No. PER-82/PB/2011

Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga

Perdirjen No. PER-81/PB/2011

Tata cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang

PER-65/PB/2010 (Edited)

Pedoman Penyusunan Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga

SE-41/PB/2011

Surat Edaran Petunjuk Teknis Penyusunan,Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan atas dana SKPA

Perdirjen Nomor PER-39/PB/2011

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011

Pemberian Gaji/ Pensiun/ Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/ Tunjangan

Perdirjen No. PER-37/PB/2011

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Nomor 7730-ID Urban Water Supply and Sanitation Project

Perdirjen No. PER-36/PB/2011

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Loan IBRD Nomor 4786-IND/7760-ID Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Perdirjen No. PER-35/PB/2011

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor TF098283 Korea Trust Fund (KTF) Support For Statistical Capacity Building

Perdirjen Nomor PER-38/PB/2011

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

S-6260/PB/2011

Penegasan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-30/PB/2011

KEP-96/PB/2011

Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan

S-6119/PB/2011

Penetapan Kode Buku Bank pada rekening Retur pada Bank Operasional I, II, III, dan Pos Pengeluaran

S-6030/PB.3/2011

Update Data Rekening BO II pada KPPN

Perdirjen No. PER-30/PB/2011

Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

S-5457/PB/2011

Penegasan pengembalian atas penerimaan negara tahun anggaran lalu yang diterima melalui kas negara  dan/ atau SUBRKUN KPPN

S-3429/PB/2011

Kode Akun untuk Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi-Tugas Pembantuan dan Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan

Perdirjen No. PER-14/PB/2011

Petunjuk Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Lingkup Kementerian Agama

SE-9/PB/2011

Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

SE-08/PB/2011

Petunjuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri atas Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan

Perdirjen No. PER-11/PB/2011

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perdirjen Nomor PER-9/PB/2011

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor TF 098082 Infrastructure Reconstruction Financing Facility Project Additional Financing

S-1176/PB/2011

Persetujuan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran bagi Satker yang Memiliki Lebih dari Satu DIPA

S-1087/PB/2011

Perpanjangan Closing Date PNPM Mandiri Perkotaan Pinjaman IDB No. IND-131 (IST)/IND-132 (LN)

PMK No. 10/PMK.05/2011

Penyusunan dan Pelaksanaan DIPA Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri TA 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011

PMK 250/PMK.05/2010

Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

S - 119/PB.3/2011

Rekapitulasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara periode bulan Desember 2010

PER-65/PB/2010

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

S - 12323/PB/2010

Peringatan dan Denda Terkait Ketentuan Penerimaan Negara

S - 12322/PB/2010

Peringatan Terkait Ketentuan Penerimaan Negara

PER-63.1/PB/2010

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 9 (sembilan) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010

PER-62/PB/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06/PB/2010 tentang Pengelolaan Rekening Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

PER-67/PB/2010

Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang

PMK 228/PMK.05/2010

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjwaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

PER-49/PB/2010

Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri untuk Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata TNI dan Alat Utama Kepolisian Negara RI

PER-48/PB/2010

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor TF096865 Multi-donor Trust Fund for Aceh and North Sumatra (Nias Island Livehoods and Economic Development Project).

PER-59/PB/2010

Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Seputar Ditjen Perbendaharaan

Prev Next Page:

Enterprising the Government Menjadi Ruh PK BLU

Dicopy dari www.perbendaharaan.go.id Rabu, 1 Mei 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Rapat Koordinasi Kinerja Satker Badan Layanan Umum (BLU) Jakarta, perbendaharaan.go.id – menjalin sinergi dan koordinasi yang... Read more

administrator02 May 2013 Hits:26

Enam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Masih Terdapat Selisih

Dicopy dari www.perbendaharaan.go.id Kamis, 18 April 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Rekonsiliasi Tripartit Tahap II Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sebanyak enam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2012 (unaudited) ... Read more

administrator19 Apr 2013 Hits:62

Pemerintah Menyampaikan LKPP Tahun 2012 (Unaudited) kepada BPK

Dicopy dari www.perbendaharaan.go.id Rabu, 3 April 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Penyampaian LKPP Tahun 2012 Kepada BPK Jakarta, perbendaharaan.go.id – Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo atas nama Presiden... Read more

administrator05 Apr 2013 Hits:54

Menteri Keuangan Amanatkan Peran Strategis Ditjen Perbendaharaan Kedepan

Dicopy dari www.perbendaharaan.go.id Rabu, 27 Maret 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengamanatkan peran strategis... Read more

administrator28 Mar 2013 Hits:77

Kick Off UAT SPAN, Ajang Pembukaan Serangkaian Kegiatan UAT SPAN

Dicopy dari www.perbendaharaan.go.id Rabu, 27 Maret 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan " Kick Off ” UAT SPAN Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar acara Kick-Off User Acceptance Test(UAT)... Read more

administrator28 Mar 2013 Hits:66

Penerapan Electronic Based Transaction dalam Pencairan APBN

Dicopy dari www.perbendaharaan.go.id Jumat, 8 Maret 2013 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Seminar Nasional “Penerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN” Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen... Read more

administrator13 Mar 2013 Hits:109

Empat Bank Siap Menyalurkan Dana APBN

Kamis, 27 Desember 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | Liputan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana APBN anatar Kementerian Keuangan dengan Bank Umum yang ditunjuk Sebagai... Read more

administrator03 Jan 2013 Hits:125

Menkeu: Kita Harus Siap Jadi Negara Besar

Rabu, 14 Nopember 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Bercermin dari kondisi krisis Eropa yang berdampak kepada bagian dunia ... Read more

administrator20 Nov 2012 Hits:188

Penyerapan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Baru Mencapai 51.6%

Senin, 12 Nopember 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | Liputan Pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan tahun 2012 Jakarta, perbendahraan.go.id – Sampai dengan akhir triwulan III, penyerapan Anggran kementerian ... Read more

administrator20 Nov 2012 Hits:182

Finalisasi Aplikasi DIPA TA 2013 Melalui Sinergi DJA Dan Ditjen PBN

Rabu, 17 Oktober 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Uji Coba Jaringan Komunikasi Untuk Aplikasi DIPA TA 2013 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -... Read more

administrator18 Oct 2012 Hits:355

RPP Tata Cara Pelaksanaan APBN Menjaring Masukan dari Berbagai Pihak

Jumat, 28 September 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Denpasar, perbendaharaan.go.id – Direktorat Sistem Perbendaharaan... Read more

administrator30 Sep 2012 Hits:247

MPN G-2 Berbasis e_Billing: Transaksi Penerimaan Negara Semakin Mudah, Validitas Data Semakin Tinggi

Rabu, 19 September 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Sosialisasi Bisnis Proses Dan Peranan Bank/Pos Persepsi Dalam Sistem MPN Generasi Kedua (MPN G-2) Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekarang, melakukan... Read more

administrator19 Sep 2012 Hits:253

KPPN Surakarta Hadirkan Layanan Prima dengan Mayoritas Pegawai Wanita yang Tak Lagi Muda

Senin, 17 September 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan 2012 Surakarta, perbendaharaan.go.id – KPPN Surakarta, KPPN Pontianak, dan KPPN Sidoarjo... Read more

administrator18 Sep 2012 Hits:235

Pengabdian di Bulan Penuh Berkah

Selasa, 14 Agustus 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan acara Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan Jakarta, perbendaharaan.go.id – Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh... Read more

administrator14 Aug 2012 Hits:241

INGIN TAHU PENYALURAN 5,3 T APBN 2012 DI MALUKU, PIMPINAN DPRD PROVINSI MALUKU KUNJUNGI KANWIL

Selasa, 14 Agustus 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Para Fraksi DPRD Provinsi Maluku ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Ambon, perbendaharaan.go.id -... Read more

administrator14 Aug 2012 Hits:234

FGD Direktorat SMI Bersama LPPM IPB

Kamis, 9 Agustus 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan FGD FGD Direktorat SMI Bersama LPPM IPB di Kabupaten Maros Maros, perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Manajemen Investasi... Read more

administrator09 Aug 2012 Hits:348

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI memberi Motivasi KPPN Palopo untuk Menjadi Percontohan

Senin, 6 Agustus 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ke KPPN Palopo Palopo, perbendaharaan.go.id – Wakil Ketua Komisi XI... Read more

administrator06 Aug 2012 Hits:235

WAKIL KETUA KOMISI XI DPR-RI BERI APRESIASI KPPN PAREPARE

Senin, 30 Juli 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Kunjungan Wakil Ketua Komisi Xi Dpr-Ri Ke Kppn Parepare Parepare.perbendaharaan.go.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, A.... Read more

administrator30 Jul 2012 Hits:259

Tim Juri Umumkan Hasil Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi

Jumat, 27 Juli 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | Liputan Grand Final Pemilihan Hasil Karya Teknologi Informasi DItjen Perbendaharaan Jakarta, perbendaharaan.go.id – Aplikasi Perjalanan Dinas karya Donny... Read more

administrator27 Jul 2012 Hits:301

Satu Jam Bersama Menteri Keuangan

Kamis, 19 Juli 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan kunjungan kerja Menteri Keuangan ke KPPN Surakarta Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melakukan kunjungan kerja ke KPPN... Read more

administrator20 Jul 2012 Hits:280

SPAN BERHASIL, INDONESIA AKAN BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK

Rabu, 4 Juli 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) LIPUTAN RAKOR PROGRAM DUTA SPAN UNIT TAHUN 2012 Bandung.perbendaharaan.go.id – Sebanyak ... Read more

administrator04 Jul 2012 Hits:254

Menuju Pengelolaan SDM yang Responsif dan Antisipatif

Selasa, 19 Juni 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Seminar Pengelolaan SDM dalam Rangka Modernisasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Jakarta, perbendaharaan.go.id – “Sumber daya manusia... Read more

administrator19 Jun 2012 Hits:246

Rupiah Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Selasa, 19 Juni 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 di Batam, Palembang dan Denpasar Batam, Palembang, Denpasar, perbendaharaan.go.id - Pengaturan ... Read more

administrator19 Jun 2012 Hits:222

Setditjen Datang, Inspirasi dan Motivasi Tercerahkan

Rabu, 6 Juni 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Kunjungan Setditjen Perbendaharaan ke Medan Medan, perbendaharaan.go.id – Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara membuka acara PPAKP Kelas... Read more

administrator06 Jun 2012 Hits:267

“Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)” , Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Senin, 4 Juni 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Opini BPK atas LKPP Tahun 2011 Jakarta, perbendaharaan.go.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan... Read more

administrator04 Jun 2012 Hits:302

Satukan Visi, Pertajam Fungsi Pembinaan BLU

Senin, 4 Juni 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Sosialisasi Peraturan-peraturan Terbaru Pengelolaan Keuangan BLU Jakarta, perbendaharaan.go.id - Upaya meningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi di lingkungan... Read more

administrator04 Jun 2012 Hits:271

Menkeu: Siaga, Siap Penuh, Jaga Fungsi Tugas Kita!

Jumat, 25 Mei 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Kementerian Keuangan Jakarta, perbendaharaan.go.id – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik tujuh pejabat eselon... Read more

administrator25 May 2012 Hits:286

Ditjen Perbendaharaan Rangsang Para Pegawai Ciptakan Karya IT

Selasa, 15 Mei 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Seleksi Hasil Karya Teknologi Informasi Tahun 2012 Tahap II Jakarta, perbendaharaan.go.id – Seleksi Hasil Karya Teknologi Informasi Tahun 2012... Read more

administrator23 May 2012 Hits:241

77 Pegawai Ditjen Perbendaharaan Ikuti Seleksi Beasiswa Internal

Selasa, 1 Mei 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Seleksi Tertulis Besiswa Internal Ditjen Perbendaharaan Jakarta, perbendaharaan.go.id – Sebanyak 77 pegawai Ditjen Perbendaharaan melakukan seleksi tertulis... Read more

administrator02 May 2012 Hits:292

Dirjen Perbendaharaan Ingatkan Destination Statement Transformasi Kelembagaan

Rabu, 25 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III Baru Jakarta, perbendaharaan.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik 15... Read more

administrator25 Apr 2012 Hits:244

Hadiri Rakorwil, Dirjen Perbendaharaan Disambut oleh Pemuka Adat Raja Ampat

Liputan Rakorwil Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Raja Ampat, perbendaharaan.go.id - Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, pada tanggal tanggal... Read more

administrator18 Apr 2012 Hits:315

Semangat Baru dalam RBA Format Baru

Selasa, 17 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan... Read more

administrator17 Apr 2012 Hits:269

Korsel Serius Ingin Membantu Indonesia Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaksanaan Anggaran

Senin, 16 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Knowledge Sharing Program Korea Selatan dan Indonesia Jakarta, perbendaharaan.go.id –Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Ministry of Strategy and ... Read more

administrator16 Apr 2012 Hits:264

Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai POLRI

Senin, 16 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai kepada Satuan Kerja di Lingkungan POLRI Jakarta, perbendaharaan.go.id... Read more

administrator16 Apr 2012 Hits:315

Kapolres Klungkung Sambut Gembira Layanan Mobile KPPN

Jumat, 13 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Uji Coba Layanan Mobile KPPN di Bali Tabanan, Klungkung, perbendaharaan.go.id – Kapolres Klungkung Tri Wahyudi menyambut gembira kehadiran... Read more

administrator13 Apr 2012 Hits:308

Tranformasi Ditjen Perbendaharaan harus sustainable

Kamis, 12 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 106 x dibaca Liputan Rapat koordinasi bidang kepegawaiaan dan umum Bali, perbendaharaan.go.id – melibatkan 244 orang peserta rapat koordinasi... Read more

administrator12 Apr 2012 Hits:299

Dirjen Perbendaharaan Berangkatkan Delapan Bus Operasional Layanan Mobile KPPN

Senin, 9 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Peluncuran Layanan Mobile KPPN Tahun 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto melepas secara resmi tujuh... Read more

administrator10 Apr 2012 Hits:302

Pemeliharaan Jaringan dan Komputer Lingkup Ditjen Perbendaharaan

Kamis, 5 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Bimtek Pemeliharaan Jaringan dan Komputer Tahun 2012 di Bandung Bandung, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan... Read more

administrator10 Apr 2012 Hits:347

Penyuluhan SAI Untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Rabu, 4 April 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Penyuluhan SAI untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2012 Jakarta, Perbendaharaan.go.id – Direktorat APK kembali mengadakan kelanjutan Penyuluhan Sistem ... Read more

administrator10 Apr 2012 Hits:304

PUSAP Menjadi Wujud Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Rabu, 28 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Peluncuran Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Jakarta, perbendaharaan.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto membuka secara resmi ... Read more

administrator28 Mar 2012 Hits:330

Mempertahankan Nilai Indeks Kepuasan Layanan, Ditjen Perbendaharaan adakan Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan

Senin, 26 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) Liputan Pembekalan Penyuluh Perbendaharaan Tahap II Angkatan I sampai dengan Angkatan III Jakarta, perbendaharaan.go.id - Berdasarkan Survey Indeks Kepuasan... Read more

administrator27 Mar 2012 Hits:382

Dirjen Perbendaharaan: Program Pensiun Sukarela Itu Pilihan, Bukan Paksaan

Kamis, 22 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1961 x dibaca Liputan Pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto... Read more

administrator27 Mar 2012 Hits:301

Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP

Selasa, 20 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 664 x dibaca Liputan Sosialisasi Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Jakarta, perbendaharaan.go.id -Dilatarbelakangi ... Read more

administrator22 Mar 2012 Hits:293

Tenaga Baru Ditjen Perbendaharaan, 101 Pegawai Lulusan Prodip STAN Siap Bertugas

Selasa, 20 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1551 x dibaca Liputan Pembekalan CPNS Lulusan Prodip STAN 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sesditjen Perbendaharaan Tata Suntara membuka Pembekalan... Read more

administrator22 Mar 2012 Hits:255

Penyuluhan SAI Tahun 2012, Menggapai WTP Menyongsong Akuntansi Berbasis Akrual

Jumat, 16 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 97 x dibaca Liputan PENYULUHAN SAI TAHUN 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id - Kegiatan Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2012... Read more

administrator17 Mar 2012 Hits:298

KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah Timur Mendukung Penuh Pembentukan KPPN Percontohan

Senin, 12 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1077 x dibaca Liputan Rapat Koordinasi Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VIII di Manado Manado, perbendaharaan.go.id - Rapat Koordinasi Pembentukan... Read more

administrator17 Mar 2012 Hits:324

Kualitas SDM merupakan Investasi Bagi Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

Kamis, 8 Maret 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 421 x dibaca Liputan Workshop Peran Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Jakarta, perbendaharaan.go.id – Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto... Read more

administrator09 Mar 2012 Hits:269

Demo Aplikasi SPAN untuk Penerusan Pinjaman

Kamis, 23 Februari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 437 x dibaca Liputan Demo Aplikasi SPAN Pengelolaan Penerimaan Negara terkait Penerusan Pinjaman Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Transformasi... Read more

administrator23 Feb 2012 Hits:288

Tahun 2012: Seluruh unit KPPN menjadi KPPN Percontohan

Senin, 20 Februari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1087 x dibaca Liputan Rakor Pembentukan KPPN Percontohan Tahap VII Sungai Liat, perbendaharaan.go.id – Menyusul 42 KPPN Percontohan yang... Read more

administrator20 Feb 2012 Hits:296

Billing System MPN, Diujicobakan

Senin, 6 Februari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1253 x dibaca Liputan Ujicoba Billing System Modul Penerimaan Negara Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar ujicoba Billing... Read more

administrator13 Feb 2012 Hits:314

MPN G2, Menuntut Komitmen dan Kolaborasi Semua Lini

Kamis, 2 Februari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 104 x dibaca Liputan Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement MPN G2 Jakarta, perbendaharaan.go.id –... Read more

Administrator02 Feb 2012 Hits:320

Usulan Penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2010

Kamis, 19 Januari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 2741 x dibaca Liputan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Modal Serta Penyempurnaan Perpres 54 Tahun 2010... Read more

Administrator01 Feb 2012 Hits:288

Dirjen Perbendaharaan: Ngapain Aja Selama Setahun?

Rabu, 18 Januari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 2865 x dibaca Liputan Evaluasi Penyerapan DIPA T.A. 2011 dan Langkah-langkah Persiapan Pelaksanaan DIPA T.A. 2012 Satuan... Read more

administrator01 Feb 2012 Hits:288

Formasi Pejabat Baru di Tahun Baru

Senin, 16 Januari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 4913 x dibaca Liputan Pelantikan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Keuangan Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus... Read more

administrator01 Feb 2012 Hits:316

Menteri Keuangan Apresiasi Prestasi Jajarannya di Tahun 2011

Liputan Kunjungan Menteri Keuangan di Bandung Bandung, perbendaharaan.go.id, -"Prestasi-prestasi dari Bapak Ibu sekalian, Kantor Pajak, Kantor Bea Cukai, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, menunjukkan kondisi yang terus membaik”. Itulah... Read more

administrator01 Feb 2012 Hits:310

Dirjen Perbendaharaan: Perencanaan Belum Optimal Jika Tidak Terealisasi

Senin, 16 Januari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1680 x dibaca Dirjen Perbendaharaan: Perencanaan Belum Optimal Jika Tidak Terealisasi Liputan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Kalender Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan... Read more

administrator01 Feb 2012 Hits:271

Dari Pita Hitam sampai Banner Besar di Front Office

Kamis, 12 Januari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 8436 x dibaca Jakarta, perbendaharaan.go.id Jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan benar-benar meradang. Beraneka ekspresi kegeraman diperagakan oleh para pegawai... Read more

administrator01 Feb 2012 Hits:296

Putusan Sidang Lukai Reformasi Keuangan Negara

Rabu, 11 Januari 2012 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 2723 x dibaca Liputan Putusan Pengadilan Tipikor atas AIS dan ES Jakarta, perbendaharaan.go.id – Akhirnya Hakim Pengadilan Tipikor... Read more

administrator12 Jan 2012 Hits:305

Agus Martowardojo: “Anggaran Trilyun-Trilyunan ini Harusnya Tepat Sasaran baik Output dan Outcomenya.”

Rabu, 28 Desember 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 1826 x dibaca Liputan Sosialisasi Program-Program Pro-Rakyat dalam APBN T.A. 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Himbauan tersebut dilontarkan Menteri Keuangan,... Read more

administrator12 Jan 2012 Hits:339

Tiga Petuah Khusus dari Presiden

Selasa, 20 Desember 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 2393 x dibaca Liputan Penyerhan DIPA TA 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Pola penyerapan anggaraan yang tidak optimal... Read more

administrator12 Jan 2012 Hits:289

Presiden RI: Negara dan Rakyat Akan Dirugikan Jika Penggunaan APBN/ APBD Tidak Optimal

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 Jakarta, perbendaharaan.go.id – “Negara dan rakyat akan dirugikan jika penggunaan APBN/ APBD tidak optimal”, ujar Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyerahan Daftar... Read more

administrator20 Dec 2011 Hits:316

Dirjen Perbendaharaan: Ini Tidak Sehat, Terlalu Menumpuk di Batas Akhir Waktu

Liputan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Jakrta, perbendaharaan.go.id - Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto memantau langsung kondisi pencairan dana akhir tahun anggaran di KPPN Jakarta I, II, III, IV,... Read more

administrator20 Dec 2011 Hits:325

Semua LKKL 2011 Diharapkan Mendapatkan Opini WTP

Liputan Rapar Kerja Penyusunan LKKL Jakarta, perbendaharaan.go.id – beberapa temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2011 mejadi konsentrasi dalam rapat kerja penyusunan LKKL dan LKPP tahun anggaran ... Read more

administrator09 Dec 2011 Hits:299

Gema Transformasi Digaungkan dari Kota Kembang

Liputan Training Duta SPAN Unit Tahap II Bandung, perbendaharaan.go.id – Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan Training Duta SPAN Unit ( DSU ) Tahap II, pada tanggal 29 September 2011... Read more

Administrator07 Oct 2011 Hits:600

Treasury Modern harus didukung SDM berkompetensi tinggi

Liputan Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2011 Jakarta, perbendaharaan.go.id - Mengundang 214 peserta dari seluruh kantor vertikalnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan konsolidasi dalam hal Sumber... Read more

07 Oct 2011 Hits:599

Semarak Internalisasi Nilai-nilai Kemenkeu

Liputan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memimpin langsung kegiatan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sabtu (01/10) di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta.... Read more

07 Oct 2011 Hits:733

Membangun Kemitraan Bank-Pos Persepsi untuk Kesempurnaan Pelayanan

Liputan rapat koordinasi Ditjen Perbendaharaan dan Bank-Pos Persepsi Jakarta, perbendaharaan.go.id – Penerimaan negara khsususnya penerimaan negara bukan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam APBN. Berbagai kebijakan untuk... Read more

07 Oct 2011 Hits:532

Dirjen Perbendaharaan: Ini Bukti Komitmen Kita untuk Menyukseskan SPAN

Liputan kortek RPPN kick off meetin Jakarta, perbendaharaan.go.id – Kesungguhan Ditjen Perbendaharaan dalam menyukseskan pelaksanaan SPAN tidak perlu diragukan. Persiapan menyambut proyek besar dalam reformasi penganggaran dan... Read more

07 Oct 2011 Hits:605

Menteri Keuangan: Sebagian Besar LKKL Telah Mendapatkan Opini Audit WTP dari BPK

Liputan Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Tahun 2011 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Obsesi pemerintah untuk mendapatkan opini audit BPK terhadap LKP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepertinya semakin dekat.... Read more

07 Oct 2011 Hits:519

DIDAKWA KORUPSI, AGUS DAN ERFAN YAKIN TAK BERSALAH

Laporan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Jakarta, perbendaharaan.go.id. “Saya pada saat itu sebagai ujung tombak Reformasi Birokrasi, dan saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang diterapkan. Kok tiba-tiba... Read more

07 Oct 2011 Hits:768

Menjadi inspiring character

Liputan Training Soft Competency Eselon IV Jakarta, perbendaharaan.go.id –Pada Pelaksanaan assessment calon pejabat eselon III terdahulu terdapat beberapa diantara pegawai yang dianggap belum memenuhi persyaratan untuk ... Read more

07 Oct 2011 Hits:552

Ditjen Perbendaharaan Gandeng Pemda Guna Percepatan Pencairan BOS 2011 dan Intensifikasi Penerimaan Pajak

Liputan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan Jakarta, perbendaharaan.go.id – Meski tidak dijadwalkan untuk hadir karena agenda kerja lainnya, Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo akhirnya menyempatkan diri untuk datang dalam acara... Read more

07 Oct 2011 Hits:562

Akuratnya Perencanaan Kas, Berkualitasnya Penyerapan Anggaran

Liputan workshop Perencanaan Kas Yogyakarta, Balikpapan, perbendaharaan.go.id.- Pada tanggal 11 dan 18 Agustus Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan Workshop Perencanaan Kas masing-masing di... Read more

07 Oct 2011 Hits:567

Sebelas Prioritas Pembangunan Nasional

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Setelah pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden RI di DPR, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo memberikan Keterangan Pers terkait Penyusunan RAPBN 2012, Selasa (16/8), di... Read more

07 Oct 2011 Hits:502

SPAN di IndonesiaMemiliki Beberapa Kesamaan dengan Shared Services Pemerintah Western Australia

Liputan Workshop The Shared Services Implementation Under SPAN Jakarta, perbendaharaan.go.id – Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang akan diterapkan di Indonesiamemiliki beberapa kesamaan dengan Shared Services sebagai... Read more

07 Oct 2011 Hits:544

Dirjen Perbendaharaan: Kita baru siap 70%

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan di Manado Manado, perbendaharaan.go.id-Memberikan pengarahan di depan para pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan KPPN Manado pada hari Jumat,... Read more

07 Oct 2011 Hits:496

SPAN Cetak “Agent of Change”

Liputan Training Duta SPAN Unit di Empat Kota Medan, Jogjakarta, Denpasar, Makasar, perbendaharaan.go.id – Empat pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang terlibat SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)membuka... Read more

07 Oct 2011 Hits:275

BERTEPATAN EMPAT TAHUN KPPN PERCONTOHAN, DUA MARTIR REFORMASI ITU KELUAR RUTAN

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Suasana di halaman depan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba terlihat berbeda dari biasanya. Beberapa pegawai Ditjen Perbendaharaan tampak berkerumun, menanti keluarnya dua orang rekannya yang sebulan... Read more

07 Oct 2011 Hits:283

Agus Suprijanto: Ditjen Perbendaharaan, Dulu ‘Musuh’ Sekarang Mitra Kerja yang Disegani

Liputan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan ke Provinsi Maluku Utara Ternate, perbendaharaan.go.id - Selepas membuka Training Duta SPAN Unit di Makassar, sehari sesudahnya (Kamis, 4/8/2011) Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto mengadakan... Read more

07 Oct 2011 Hits:334

Pelaksanaan Assesment Center Untuk Lima KPPN Percontohan

Liputan Assesment Calon Pegawai KPPN Percontohan Tahap V Untuk KPPN Jakarta III Jakarta, perbendaharaan.go.id - Pada tahun 2011 Dirjen Perbendaharaan menetapkan lima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai... Read more

07 Oct 2011 Hits:353

Dirjen Perbendaharaan: Seluruh Pegawai Wajib Menjalankan Nilai dan Perilaku Utama

Liputan Pengarahan Dirjen Perbendaharaan pada Training Duta SPAN Unit di Makassar Makassar, perbendaharaan.go.id.- Memberikan pengarahan di depan peserta Training Duta SPAN Unit di Makassar pada Rabu malam, 3... Read more

07 Oct 2011 Hits:280

mencari wajah wakil Ditjen Perbendaharaan pada penyuluh perbendaharaan

Denpasar, perbendaharaan.go.id - “Penyuluh Perbendaharaan adalah andalan kita untuk memberikan penyuluhan kepada satker kementerian/ lembaga sebagai bagian dari transformasi kelembagaan di tubuh Ditjen Perbendaharaan...” demikian pesan... Read more

07 Oct 2011 Hits:351

Meniti Amanah, KPPN Mamuju menuju Percontohan

Liputan Pembekalan Persiapan Pembentukan KPPN Percontohan Tahap V di Mamuju, Sulawesi Barat Mamuju, perbendaharaan.go.id - Saat itu, Jumat, 15 Juli 2011, jarum jam di tangan saya menunjukkan pukul... Read more

07 Oct 2011 Hits:314

Akuntansi Bantuan Sosial Meluruskan Praktik Belanja Bantuan Sosial

Liputan Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis Nomor 10 Jakarta, perbendaharaan.go.id – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun... Read more

19 Jul 2011 Hits:477

Tata Suntara: Jajaran Setditjen Perbendaharaan Harus Bisa Menerjemahkan Perubahan

Liputan Rakor Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Bandung, perbendaharaan.go.id - Seminggu sejak dilantik sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Sabtu (2/7), di Bandung. ... Read more

19 Jul 2011 Hits:576

From Yogya with Cost Reduction

Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan RBA bagi Satker BLU 2011 Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - “Cost reduction is never an accident, it’s always the result of intelligent efforts,” demikian pernyataan yang berulang-ulang... Read more

19 Jul 2011 Hits:550

Cetak Ujung Tombak, TOT SAP 2011 Digelar

Liputan TOT SAP 2011 Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid membuka kegiatan Training of Trainers (TOT) Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), Senin (4/7),... Read more

05 Jul 2011 Hits:459

Agus Suprijanto Minta Temuan Berulang BPK Menjadi Perhatian

Liputan Rapat Pembahasan Perkembangan dan Penyempurnaan MPN Jakarta – perbendaharaan.go.id - Perkembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) menujukan kondisi yang semakin membaik. Data transaksi yang mengalami proses Reversal karena ... Read more

01 Jul 2011 Hits:430

Enam Pejabat Eselon II Ditjen Perbendaharaan Dilantik

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo melantik 60 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (22/06) di Aula Gedung A.A Maramis Kementerian Keuangan Jakarta.... Read more

01 Jul 2011 Hits:652

Tata Suntara : Kita Akan Mengembangkan Foreign Exchange Management

Liputan Bimtek Aplikasi Perencanaan Kas Ditjen Perbendaharaan Jakarta, perbendaharaan.go.id- Perencanaan Kas merupakan sebuah hal yang baru sehingga diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak. Maka dari itu untuk... Read more

01 Jul 2011 Hits:496

SPAN for STAN

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Transformasi Perbendaharaan sosialisasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) kepada para mahasisiwa STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) jurusan Kebendaharaan Negara, Kamis (16/6), di... Read more

01 Jul 2011 Hits:473

Semakin fokus mencapai tujuan strategis dengan balanced scorecard

Liputan workshop Cascading Balanced Scorecard Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five Jakarta, perbendaharaan.go.id. “Seiring dengan Program Reformasi Birokrasi, salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja adalah penggunaan sistem manajemen... Read more

01 Jul 2011 Hits:553

Bendahara Pengeluaran Harus Tingkatkan Profesionalitas

Liputan bimtek Trouble Shooting Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran menuju Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Negara Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan mengundang dua ratus Bendahara Pengeluaran dari 75 kementerian dan lembaga dalam... Read more

01 Jul 2011 Hits:471

Menkeu Harapkan LKPP 2011 Wajar Tanpa Pengecualian

Menkeu Harapkan LKPP 2011 Wajar Tanpa Pengecualian Jakarta, 22/06/2011 MoF (Fiscal) News - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010 telah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa... Read more

23 Jun 2011 Hits:486

Study Visit ke Shared Service Centre Perth Department of Treasury and Finance Western Australia

Liputan Study Visit ke Shared Service Centre Perth Perth, perbendaharaan.go.id - Ada dua misi penting yang mengiringi perjalanan study visit ke Shared Service Centre, Department of Treasury and Finance... Read more

28 Apr 2011 Hits:807

Dirjen Perbendaharaan: Ciptakan atmosfir yang humanis, akrab dan egaliter

Liputan rapat pimpinan terbatas Ditjen Perbendaharaan Jakarta, perbendaharaan.go.id – “Semakin hari tugas dan tanggung jawab kita semakin besar dan kompleks. Untuk itu, iklim dan suasana kerja yang... Read more

26 Apr 2011 Hits:717

Ahli Hukum: Kelalaian Pelaksanaan SOP Tidak Dapat Dipidanakan

Liputan Treasury Seminar I tahun 2011 Jakarta, perbendaharaan.go.id Di tengah keprihatinan Ditjen Perbendaharaan terhadap kasus yang menimpa dua pegawainya, para pegawai Ditjen Perbendaharaan patut merasa lebih aman dalam... Read more

26 Apr 2011 Hits:919

Kondisi Umum Sementara LKKL dan LKPP 2010 Menurut BPK

Liputan Rekonsiliasi Tiga Pihak Jakarta, perbendaharaan. go.id - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto membuka kegiatan Rekonsiliasi Tiga Pihak secara resmi, Selasa (19/4), di Jakarta. Rekonsiliasi tersebut dilakukan... Read more

26 Apr 2011 Hits:833

Ditjen Perbendaharaan: “Dua Hal Penting yang Perlu diperhatikan pada Tahun ini”

Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Palangka Raya dan Banjarmasin Palangkaraya, perbendaharaan.go.id – “Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita, terutama para pimpinan KPPN dan Kanwil pada tahun... Read more

26 Apr 2011 Hits:703

Dirjen Perbendaharaan: “Pelayanan publik nomor satu, tapi prinsip kehati-hatian tetap dijaga”

Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Semarang, Purwodadi, Klaten dan Yogyakarta Semarang, perbendaharaan.go.id – Demikian seruan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam pengarahannya dihadapan para pegawai lingkup... Read more

11 Apr 2011 Hits:744

Liputan Kegiatan Kantor

Prev Next Page:

Demi Perbaikan Kinerja Pelaporan Keuangan 2013, KPPN Jambi Terus Bina Satker

Liputan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembukuan dan Penyusunan LPJ Bendahara dan CaLK pada KPPN Jambi Memenuhi keinginan satker-satker dalam wilayah kerja KPPN Jambi akan kebutuhan bimbingan teknis yang lebih detail dan... Read more

administrator 12 Apr 2013 Hits:92

Pertajam Pemahaman Satker, KPPN Jambi Laksanakan Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan Negara

Mengawali tahun anggaran 2013, KPPN Jambi kembali mengadakan Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan Negara yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013. Bertempat di aula KPPN Jambi, acara tersebut dihadiri bendahara... Read more

administrator 11 Apr 2013 Hits:52

Konsisten Beri Apresiasi, KPPN Jambi Award III Mengudara di TVRI Jambi

KPPN Jambi seolah tiada kenal lelah untuk meneruskan karyanya di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah , dengan mengambil tempat di aula KPPN Jambi pada tanggal 28 Februari 2013 kembali mengadakan... Read more

administrator 04 Mar 2013 Hits:118

PENYAMAAN PERSEPSI PMK 190/PMK.05/2012 TANGGAL 29 NOVEMBER 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA

Mengawali Tahun Anggaran 2013 Seksi Pencairan Dana KPPN Jambi melakukan mega sosialisasi dengan mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PP-SPM) dan... Read more

administrator 20 Feb 2013 Hits:204

SELESAIKAN LAPORAN KEUANGAN 2012 DENGAN KERJA KERAS

Bertempat di Aula KPPN Jambi pada tanggal 19 s.d. 20 Desember 2012 diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah dalam menghadapi Akhir Tahun 2012 dan Awal TA.2013 dalam bidang akuntansi dan pelaporan .... Read more

administrator 26 Dec 2012 Hits:204

KEGIATAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA APBN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2012

Kegiatan telah dilaksanakan pada Tanggal 8 s.d 17 Oktober 2012 Waktu 09.00 s.d. 12.00 WIB bertempat aula KPPN Jambi Jalan Jenderal A. Yani no. 7 Jambi dihadiri seluruh Satuan Kerja... Read more

administrator 19 Oct 2012 Hits:335

Sosialisasi Tata Cara Pengisian SSBP, SSPB Dan Konfirmasi Surat Setoran, Tata Cara Perbaikan Data

Acara Sosialisasi dibuka oleh Bapak Armizaliselaku Kepala Sub Bagian Umum KPPN Jambi yang mewakili Kepala KPPN Jambi, dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan kata sambutanmengenai tujuan dan latar belakang diadakannya acara... Read more

administrator 04 Jul 2012 Hits:1356

Demi Pelaporan yang lebih baik, KPPN Jambi Gelar Sosialisasi

Semangat untuk memperbaiki kekurangan dan meraih yang terbaik dalam pelaksanaan tugas membuat team vera KPPN Jambi tak pernah berhenti untuk terus berupaya berpartisipasi menyebarkan ilmu yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk ... Read more

administrator 01 Jun 2012 Hits:296

Sosialisasi Untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan 2012

Menyadari pentingnya pentingnya kemampuan teknis yang memadai dari para petugas akuntansi / SAKPA sebagai instumen penting pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan keuangan antara satker-satker dengan KPPN dan untuk lebih melancarkan pelaksanaan... Read more

administrator 08 Mar 2012 Hits:400

Kegiatan Sosialisasi Pencairan Dana APBN, Aplikasi SPM 2012 dan Aplikasi GPP Satuan Kerja, Serta

KPPN Jambi di ujung bulan Februari 2012, tepatnya tanggal 28 Februari melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pencairan dana APBN, Aplikasi SPM 2012, dan Aplikasi GPP satuan kerja lingkup KPPN Jambi yang diikuti... Read more

administrator 28 Feb 2012 Hits:364

Untuk Pelaksanaan Anggaran 2012 yang Lebih Baik, KPPN Jambi

LIPUTAN SOSIALISASI PELAPORAN KEUANGAN, EVALUASI PENCAIRAN DANA DAN PENGANUGERAHAN KPPN JAMBI AWARD II . Keinginan untuk memberikan potret dan gambaran terhadap satker atas pelaksanaan pencairan dana dan pelaporan keuangan tahun... Read more

Administrator 20 Feb 2012 Hits:508

Melangkah Bersama Menuju Laporan Keuangan Yang Akurat, Akuntable dan

Melangkah Bersama Menuju Laporan Keuangan Yang Akurat, Akuntable dan Lengkap Liputan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA.2011 Tanggal 15 Desember 2011 bertempat di restaurant Bumi Pasundan dengan mengundang ... Read more

administrator 21 Dec 2011 Hits:318

Kanwil DJPB Prov. Jambi dan KPPN Bersinergi Sukseskan Penyusunan LKPP TA.2011

Kanwil DJPB Prov. Jambi dan KPPN Bersinergi Sukseskan Penyusunan LKPP TA.2011 Liputan Raker Aklap Kanwil DJPB Provinsi Jambi Bertempat di hotel Grand Harvest,Jambi tanggal 28 s.d. 30 November 2011 Kanwil DJPBN Provinsi... Read more

administrator 21 Dec 2011 Hits:357

KPPN Jambi Satukan Langkah dan Bulatkan Tekad untuk WTP

Liputan workshop akuntansi dan pelaporan keuangan KPPN Jambi Jambi, perbendaharaan.go.id – Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sepertinya telah menjadi harga mati bagi KPPN Jambi. Beberapa kali KPPN itu... Read more

administrator 09 Dec 2011 Hits:302

Demi Peningkatan Kualitas LKPP, KPPN Jambi Bimbing Satker

Liputan bimbingan teknis pengisian kodifikasi dokumen sumber (SSBP, SSPB dan SPM) dan Analisa Laporan Keuangan Tingkat Satker Kualitas LKPP adalah segala-galanya bagi pemerintah saat ini. Obsesi opini wajar tanpa pengecualian... Read more

27 Sep 2011 Hits:598

Menyambut Penerapan Perkiraan Penarikan Dana Secara Penuh Tahun 2012

Menyambut Penerapan Perkiraan Penarikan Dana Secara Penuh Tahun 2012, KPPN Jambi Memberikan Bimtek Tahap III Jadwal implementasi ketentuan Pasal 8 PMK 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas serta Pasal 17 PER-03/PB/2010 tentang Penarikan... Read more

27 Sep 2011 Hits:904

Bimtek dan Buku Saku KPPN Jambi untuk Profesionalisme dan Kemandirian Bendahara

Demi Profesionalisme dan Kemandirian Bendahara Pengeluaran, KPPN JAMBI Gelar Bimtek, Terbitkan Buku Saku dan Beri Sertifikat . Liputan Bimbingan Teknis Pembukuan dan Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran tgl. 4 Agustus 2011 di... Read more

11 Aug 2011 Hits:801

“Sambil Bimtek Luncurkan KARTU KPPN JAMBI PRIORITAS

“Sambil Bimtek Luncurkan KARTU KPPN JAMBI PRIORITAS Rekonsiliasi” Berbagai upaya terus dilakukan oleh KPPN Jambi untuk mencapai hasil terbaik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kuasa BUN di daerah. Bertempat di... Read more

03 Jul 2011 Hits:830

KPPN JAMBI BEKALI BENDAHARA PENGELUARAN KEMENTERIAN AGAMA SE-PROVINSI JAMBI DENGAN

KPPN JAMBI BEKALI BENDAHARA PENGELUARAN KEMENTERIAN AGAMA SE-PROVINSI JAMBI DENGAN PEMBUKUAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN LPJ Memenuhi undangan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam rangka orientasi pengelolaan kas bendahara pengeluaran di... Read more

26 May 2011 Hits:1097

Dukung Pelayanan PT. Askes kepada PNS, KPPN Jambi Gelar Rekonsiliasi Tiga Pihak

Bagi sebagian PNS, pelayanan kesehatan oleh PT. Askes sangat penting. Untuk memperlancar proses pelayanan tersebut data-data yang berkaitan harus akurat. Perlu upaya serius untuk menghindari terjadinya kesalahan. Untuk itu, KPPN... Read more

23 May 2011 Hits:825

KPPN Jambi siap sambut Rekonsiliasi Triwulan I TA.2011

KPPN Jambi siap sambut Rekonsiliasi Triwulan I TA.2011 Menyadari bahwa rekonsiliasi Triwulan I TA.2011 dengan satuan kerja sebagai UAKPA merupakan entry point penting dalam menghasilkan data keuangan yang valid dan... Read more

20 Apr 2011 Hits:835

KPPN Jambi Gelar Sosialisasi dan Bimtek Untuk Rekonsiliasi

Liputan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga dan Bimtek Aplikasi SAKPA 2011 Bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menetapkan focus guna mencapai hasil terbaik... Read more

24 Feb 2011 Hits:1705

UNTUK KINERJA LEBIH BAIK, KPPN JAMBI LAKUKAN EVALUASI DAN BERI AWARD

LIPUTAN ACARA EVALUASI PENCAIRAN DANA APBN TA.2010 DAN PENGANUGERAHAN KPPN JAMBI AWARD TANGGAL 27 JANUARI 2011 DI RESTAURAN BUMI PASUNDAN, JAMBI. Berangkat dari keinginan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari... Read more

27 Jan 2011 Hits:1471

Semangat Yang Seperti ini Layak Ditiru

LIPUTAN PENYAMPAIAN MATERI REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA MELALUI APLIKASI SAKPA OLEH KPPN JAMBI DALAM WORKSHOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN SE-PROVINSI JAMBI TANGGAL 12 JANUARI 2011 DI HOTEL... Read more

20 Jan 2011 Hits:1099

Serius Ingin Tingkatkan Kualitas LKPP, KPPN Jambi Bimbing Satker

Liputan bimtek penyusunan LKPP KPPN Jambi Jambi, perbendaharaan.go.id – Tekad KPPN Jambi mewujudkan LKPP yang lebih baik patut diacungi jempol. Sadar akan keterbatasan pemahaman dan... Read more

03 Jan 2011 Hits:1100

Rakor KPPN Jambi : Evaluasi TA 2010 dan Rencana Kerja TA 2011

Bertempat di Hotel Ratu Jambi pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2010 seluruh pegawai KPPN Jambi mengadakan Rakor/Raker terkait evaluasi pelaksanaan tugas TA.2010 dan rencana kerja TA.2011. Acara tersebut dimulai... Read more

16 Dec 2010 Hits:1056

KPPN Jambi Siap Hadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 dan Songsong Tahun Anggaran 2011

Di bawah nahkoda baru KPPN Jambi , Bapak Arief Rahman Hakim berbagai langkah strategis telah disiapkan untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2010. Bukan saja hanya internal kantor yang... Read more

16 Dec 2010 Hits:1173

Rubrik Pencairan Dana

Prev Next

BELANJA PEGAWAI

Masalah belanja pegawai merupakan hal yang sangat sensitif dan mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu maslah belanja pegawai memerlukan penanganan yang baik, tertib, dan... Read more

administrator Comments 06 Dec 2012 Hits:292

BANTUAN SISWA MISKIN DAN BEASISWA BAKAT DAN PRESTASI

Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan peraturan nomor PER-16/PB/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi. Maksud dan tujuan dikeluarkan... Read more

administrator Comments 01 Oct 2012 Hits:972

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) APLIKASI TERINTEGRASI ”THE BEST AND THE FASTEST SOLUTION”

Aplikasi SAKTI merupakan bagian dari transformasi yang terjadi di DJPBN. Ini merupakan langkah yang sangat revolusioner bukan hanya sekedar transformasi tapi sebuah revolusi besar yang memiliki tantangan yang sangat besar... Read more

administrator Comments 27 Sep 2012 Hits:584

TUGAS DAN FUNGSI FRONT OFFICE KPPN JAMBI

Corner of Inspirations (Sesion 20) Dalam pola pelayanan Bendahara Umum Negara dalam melaksanakan pencairan dana APBN yang dilaksanakan oleh KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah khususnya yang telah... Read more

administrator Comments 15 Aug 2012 Hits:673

PENGERTIAN DAN PENGGUNAAN BELANJA NEGARA DALAM DIPA

Corner of Inspirations (Sesion 19) BELANJA PEGAWAI Belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil... Read more

administrator Comments 15 Aug 2012 Hits:1532

PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA SATUAN KERJA

Corner of Inspirations (Sesion 18) Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam... Read more

administrator Comments 15 Aug 2012 Hits:666