UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PDF Print E-mail
Written by administrator   
Wednesday, 23 May 2012 12:07

Corner of Inspirations (Sesion 5)

Sebelum kita bahas apa itu Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, terlebih dahulu kita pahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 21 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa (ayat 1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kemudian (ayat 2) untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Maksud dari pasal 21 tersebut adalah satker hanya boleh melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak (Pihak ketiga) apabila barang dan/atau jasa telah diserahterimakan. Dan untuk menunjang kelancaran operasional tupoksi satker dapat diberikan UP. Hal ini sesuai dengan prinsip mekanisme pembayaran atas beban APBN yaitu Pembayaran lebih diutamakan melalui Pembayaran Langsung (LS) atau UP apabila pembayaran UP tidak dimungkinkan dilakukan.

 

Prinsip dasar yang wajib dipahami oleh satker adalah pembayaran beban APBN dilaksanakan secara langsung salah satunya karena memenuhi unsur 3T yaitu Tepat Jumlah, Tepat Waktu, dan Tepat orang/penerima. Apabila ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung maka diperbolehkan menggunakan UP artinya bahwa UP hanya dapat digunakan untuk membiayai pekerjaan yang menurut ketentuan tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Baiklah, setelah kita pahami dan ulas beberapa prinsip dasar pembayaran beban APBN maka akan dibahas UP dan TUP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 sebagai berikut :

 

A. Uang Persediaan (UP)

Setiap awal tahun setelah menerima DIPA Satker langsung menyusun rencana kerja dan rencana penarikan anggaran. Satker harus merencanakan kegiatan dan rencana kas secara baik dan harus memilah-milah kegiatan mana yang dibayai dengan LS atau UP sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan DIPA. UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

 

Dari pengertian tersebut diatas ada kata kunci yang wajib dipahami yaitu : “... hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.” Maksudnya adalah UP hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pembayaran secara LS atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insindentil/mendesak. Prinsip dasar inilah yang wajib dipahami oleh pengelola keuangan baik KPA, PPK, PP SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

 

UP diberikan kepada satker dengan batas-batas sebagai berikut:

a.  Digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran :

Belanja barang (52), belanja modal (53) khusus untuk pengeluaran honor tim,ATK,perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset, dan belanja lain-lain (58). Diluar ketentuan tersebut dapat diberikan dispensasi/pengecualian oleh Direktur Perbendaharaan (untuk DIPA Pusat) dan Kepala Kanwil Ditjen PBN setempat (DIPA yang ditetapkan Kanwil Ditjen PBN).

b.  UP dapat diberikan setinggi-tingginya :

a)  1/12 dari pagu DIPA klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain untuk pagu sampai dengan 900 juta. Maksimal UP 50 juta.

b)  1/18 dari pagu DIPA klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain untuk pagu diatas 900 juta sampai dengan 2,4 milyar. Maksimal UP 100 juta.

c)  1/24 dari pagu DIPA klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain untuk pagu diatas 2,4 milyar sampai dengan 6 milyar. Maksimal UP 200 juta.

d)  1/30 dari pagu DIPA klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain untuk pagu diatas 6 milyar. Maksimal UP 500 juta.

e)  Perubahan besaran UP diluar ketentuan diatas ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN untuk perubahan besaran UP menjadi setinggi-tingginya 500 juta dan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk perubahan besaran UP diatas 500 juta.

 

Khusus untuk satker dilingkungan POLRI, batasan UP dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Sebesar keperluan riil bulan bersangkutan sesuai rincian rencana penggunaannya, tidak boleh melebihi dari ¼ (seperempat) pagu belanja yang dapat dimintakan Up dengan jumlah setinggi-tingginya 500 juta.

b.  Khusus pembiayaan kapal Patroli Polisi yang oleh Pejabat berwenang di lingkungan Polri ditugaskan berlayar terus-menerus lebih dari 1 (satu) bulan, UP dapat diberikan untuk keperluan riil lebih dari 1 (satu) bulan dengan setinggi-tingginya 500 juta.

  1. Peruntukan besaran UP diluar ketentuan pada huruf a dan b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Apabila bendahara pengeluaran dibantu oleh beberapa Pemegang Uang Muka (PUM) atau Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) maka pada saat pengajuan SPM UP wajib melampirkan daftar rincian dana UP yang dikelola oleh masing-masing PUM / BPP. Sebelumnya kita juga harus tahu perbedaan antara PUM dan BPP agar tidak terjadi kesalahan/perbedaan pemahaman, yaitu:

 

SPM UP diterbitkan dengan menggunakan kode kegiatan untuk rupiah murni (RM) 0000.000.825111, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 9999.999.825112, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 0000.000.825113. Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila bendahara pengeluaran telah menggunakan UP sekurang-kurangnya 75% dari UP melalui pengajuan SPM GUP ke KPPN. Khusus untuk satker yang memiliki PUM / BPP, pengisian kembali UP diberikan apabila masing-masing PUM/BPP telah menggunakan 75% dana UP yang telah dibagikan kepadanya.

 

Penggantian UP diajukan ke KPPN dengan SPM GUP dilampiri SPTB dan fotocopy SSP yang dilegalisir oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk untuk transaksi yang menurut ketentuan perpajakan harus dipungut PPN dan/atau PPh serta telah divalidasi oleh KPPN atas SSP yang dipungut/dipotong tersebut. Khusus pengajuan SPM GUP satker lingkungan Polri disamping dilampiri SPTB dan Copy SSP juga dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana untuk keperluan riil 1 (satu) bulan) dan khusus pertanggungjawaban UP Kapal Patroli Polisi adalah paling lambat satu bulan setelah kembali ke pangkalan/satuan.

 

Pengajuan SPM GUP Nihil atas UP dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran dengan memperhatikan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran atau apabila dana UP sudah tidak lagi diperlukan/dipergunakan oleh satker bersangkutan. Syarat-syarat pengajuan SPM GUP Nihil atas UP adalah SPTB, Copy SSP (apabila ada pungutan/potongan pajak) yang dilegalisir oleh pejabat yang ditunjuk dan telah divalidasi oleh KPPN, Copy SSBP (Setoran atas sisa UP yang tidak digunakan lagi) yang dilegalisir oleh pejabat yang ditunjuk dan telah divalidasi oleh KPPN, dan Kartu Pengawasan UP/TUP ( dapat dicetak melalui aplikasi SPM).

 

Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kecuali pembayaran honor dan perjalanan dinas. Pada akhir tahun anggaran atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember sisa UP yang ada pada Bendahara Pengeluaran baik tunai atau masih di dalam rekening harus disetorkan ke rekening kas negara menggunakan blanko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan akun 815111 (RM), 815112 (PHLN), dan 815113 (PNBP) melalui bank atau pos persepsi wilayah kerja KPPN.

 

 

B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Tambahan UP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut diatas ada kata kunci yang wajib dipahami yaitu :’… kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.”. Apabila UP telah digunakan namun belum mencapai 75% tetapi Satker memerlukan dana untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak dan/atau tidak dapat ditunda yang tidak memungkinkan dilakukan dengan pembayaran langsung dan dana tersebut melebihi sisa UP yang tersedia, maka satker tersebut dapat mengajukan TUP kepada KPPN untuk membiayai kegiatan tersebut. SPM TUP diterbitkan dengan menggunakan kode kegiatan untuk rupiah murni (RM) 0000.000.825111, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 9999.999.825112, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 0000.000.825113.

 

Adapun syarat-syarat pengajuan TUP adalah :

a.  Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda.

b.  Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D TUP diterbitkan.

c.  Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan maka sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas negara.

d.  Pengecualian butir b dan c untuk dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban  TUP lebih dari satu bulan menjadi kewenangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

e.  Permohonan dispensasi perpanjangan batas akhir pertanggungjawaban TUP diajukan oleh PA/KPA kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dengan disertai alasan yang jelas.

 

Pemberian TUP diatur sebagai berikut :

a.  Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan 500 juta untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan di beri TUP untuk satker dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan.

b.  Permintaan TUP diatas 500 juta untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan di beri TUP harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Dalam mengajukan permohonan permintaan TUP, PA/KPA satker menyampaikan surat permohonan TUP dengan dilampiri :

a.  Rincian rencana penggunaan dana untuk keperluan mendesak dan riil serta rincian sisa dana Akun yang dimintakan TUP.

b.  Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir.

(apabila masih ada sisa dana yang melebihi dari permohonan TUP, maka bendahara pengeluaran wajib memberikan penjelasan seperlunya pada rekening koran tersebut)

c.  Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM LS.

 

Pengajuan pengesahan/pertanggungjawaban SPM GU Nihil atas TUP dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan batas akhir pengajuan SPM GU Nihil atas TUP tersebut. Sisa dana TUP yang ada pada bendahara baik tunai ataupun masih dalam rekening harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat sampai dengan batas akhir pertanggungjawaban SPM GUP Nihil atas TUP dengan menggunakan blanko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan akun 815111 (RM), 815112 (PHLN), dan 815113 (PNBP) melalui bank atau pos persepsi wilayah kerja KPPN.

 

Pengajuan SPM GUP Nihil atas UP dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran dengan memperhatikan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran atau apabila dana UP sudah tidak lagi diperlukan/dipergunakan oleh satker bersangkutan. Syarat-syarat pengajuan SPM GUP Nihil atas UP adalah SPTB, Copy SSP (apabila ada pungutan/potongan pajak) yang dilegalisir oleh pejabat yang ditunjuk dan telah divalidasi oleh KPPN, Copy SSBP (Setoran atas sisa UP yang tidak digunakan lagi) yang dilegalisir oleh pejabat yang ditunjuk dan telah divalidasi oleh KPPN, dan Kartu Pengawasan UP/TUP ( dapat dicetak melalui aplikasi SPM)

Khusus Satker dilingkungan Polri ketentuan TUP diatur sebagai berikut :

  1. Untuk keperluan perjalanan dinas dan keperluan lain yang mendesak, KPPN dapat memberikan TUP tanpa persetujuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk pembayaran sampai dengan 500 juta dan tidak melampaui ¼ pagu belanja yang dapat dimintakan UP. Apabila jumlahnya melebihi 500 juta atau melampaui ¼ pagu belanja yang dapat dimintakan UP maka harus mendapatkan dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
  2. Pengajuan SPM TUP dilampiri Rincian rencana penggunaan dana, Surat dispensasi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas 500 juta atau melebihi ¼ pagu belanja UP, Surat Pernyataan TUP, dan rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir.
  3. Pertanggungjawaban TUP dengan penerbitan SPM GUP Nihil diatur sebagai berikut :

1)  TUP agar seluruhnya diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SP2D TUP.

2)  KPPN hanya menyetujui SPM GUP Nihil yang sesuai dengan rincian rencana penggunaannya, pertanggungjawaban yang tidak disetujui dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran dan dananya harus disetorkan ke rekening kas negara.

3)  Sisa TUP yang tidak digunakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sesuai surat pernyataan agar disetorkan ke rekening kas negara.

4)  Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada angka 1, SPM GUP Nihil belum diterima, KPPN wajib mengirim surat peringatan/teguran kepada satker bersangkutan dengan tembusan Itwasum/Itwasda Polri dilingkungan wilayah kerjanya dan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

5)  Pengecualian terhadap tidak dapat lagi deberikan TUP sebagaimana angka 4, diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN.

 

Pengajuan SPM GUP Nihil atas TUP dilakukan paling lambat satu bulan sejak SP2D diterbitkan oleh KPPN. Untuk Satker diluar Polri, apabila pertanggungjawaban SPM TUP telah melewati satu bulan maka harus mendapat dispensasi perpanjangan batas waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Khusus Satker dilingkungan Polri,  apabila pertanggungjawaban SPM TUP telah melewati satu bulan maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan/teguran dan memberikan sanksi tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran, pengecualian atas sanksi tersebut diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN. Syarat-syarat pengajuan SPM GUP Nihil atas TUP adalah SPTB, Copy SSP (apabila ada pungutan/potongan pajak) yang dilegalisir oleh pejabat yang ditunjuk dan telah divalidasi oleh KPPN, Copy SSBP (Setoran atas sisa TUP yang tidak digunakan lagi) yang dilegalisir oleh pejabat yang ditunjuk dan telah divalidasi oleh KPPN, dan Kartu Pengawasan UP/TUP ( dapat dicetak melalui aplikasi SPM)

 

Dari uraian diatas, kita dapat memberikan kesimpulan tentang UP dan TUP agar implementasinya mudah dimengerti oleh pejabat pengelola keuangan, dengan harapan adanya keseragaman pemahaman sebagai berikut :

a. UP hanya diberikan hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

b. Apabila dana UP kurang dan satker membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan yang mendesak/tidak dapat ditunda serta tidak memungkinkan dilakukan pembayaran secara langsung maka satker dapat mengajukan TUP.

c. Apabila ada belanja yang sudah dapat di hitung dan penerimanya sudah jelas maka dilakukan pembayaran secara langsung (LS), misalnya, akun 521115 untuk pembayaran pengelola keuangan, walaupun secara akun dapat dibayarkan dengan mekanisme UP/TU tapi bukan termasuk kegiatan yang mendesak/tidak dapat ditunda maka sesuai dengan prinsip dasar pembayaran UP/TUP lebih tepat kalau dibayarkan secara langsung (LS) melalui rekening bendahara pengeluaran atau masing-masing pegawai.

d. Satker wajib memperhatikan unsur 3T : Tepat jumlah, Tepat Orang, dan Tepat Waktu sebagai dasar utama melakukan pembayaran. Hal ini yang akan memudahkan satker untuk menentukan mekanisme pembayaran yang tepat, cepat dan akuntabel.

e. Untuk mengurangi idle cash (uang menganggur) pada Bendahara Pengeluaran maka satker lebih diutamakan untuk membayar tagihan melalui mekanisme pembayaran langsung.

f. Semakin banyak melakukan pembayaran secara langsung maka tingkat penyerapan satker lebih cepat dan resiko bendahara lebih kecil.

 

Semoga penjelasan diatas dapat memberikan kemudahan dan membantu satker dalam mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Saya yakin kalo anda pasti sukses karena tidak ada yang susah di dunia ini, seperti kata-kata berikut ini :

“Saya adalah orang yang penuh motivasi. Setiap hari motivasi saya makin berkobar. Saya sangat YAKIN dan PERCAYA kalau apa yang saya impikan nanti bakal menjadi kenyataan. Saya percaya itu. Keyakinan ini bahkan sudah mengakar ke alam bawah sadar saya. Setiap kali saya merasa lemas, alam bawah sadar saya mengingatkan dan memberi motivasi kalau “saya bisa ”, bahwa “saya adalah seorang pemenang.”

 

 

Penulis : Benny Eko Supriyanto

Last Updated on Friday, 25 May 2012 08:37